StudiPengantar Ilmu Hukum penting sekali untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.3 Disamping itu ilmu-ilmu lain non hukum yang relevan bagi ilmu hukum akan banyak membantu dalam memahami Pengantar 1Abdullah Sulaiman, Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Diktat PIH FH-Univ. Tadulako (Untad) Palu, 1984, hal. 7.
birokrasinegara, atau hukum tata usaha negara. Utrecht dalam bukunya mula-mula memakai istilah hukum tata usaha Indonesia (cetakan pertama), kemudian hukum tata usaha negara Indonesia (cetakan kedua). Akan tetapi, akhirnya digunakan pengantar hukum administrasi negara Indonesia.1 Seperti juga W. F. Prins dalam terjemahan
Ilmuhukum adalah setiap pemikiran yang teliti dan berbobot mengenai semua tingkat kehidupan hukum. Asal pemikiran itu menjangkau keluar batas pemecahan terhadap suatu problem yang konkrit. Ilmu hukum meliputi semua macam generalisasi yang jujur dan dipikirkan masak-masak di bidang hukum. 1. Masyarakat dan Ketertibannya.
berjudul"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negra" jilid I dan Jilid II, dalam penulisan buku Jimly Asshidiqqie juga berpatokan pada apa yang ditulis oleh Muhammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Sebagai buku rujukan oleh mahasiswa, dosen dan masyarakat umum. Telah banyak buku pengantar hukum tata negara yang sudah ditulis
negaraindependen yang pembentukannya hanya menggunakan beleid pemerintah, yakni peraturan pemerintah atau bahkan peraturan presiden.21 19 Zainal arifin Mochtar, Opcit, hal 29 20Saldi Isra, Menata Komisi Negara dalam kata pengantar buku Lembaga Negara Independen Zainal Arifin Mochtar, Rajawali Press, 2016. 21 Zainal Arifin Mochtar, Opcit, hal. 62
Totalperkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008, per 7 April 2008 sebanyak 21 perkara yang terdiri dari 17 perkara untuk pengujian undang-undang dan 4 perkara untuk sengketa kewenangan lembaga negara. Dari 21 perkara tersebut terdapat 13 perkara (61,90%) yang telah diputus dan 8 perkara (38,10%) masih dalam proses pemeriksaan.
. 107 37 282 323 477 66 69 33
resume buku pengantar ilmu hukum tata negara jimly asshiddiqie